Salah satu pengelolaan aset daerah yang tertuang di dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 adalah penghapusan. Penghapusan merupakan tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan atau/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaanya. Permasalahan aset bagi pemerintah daerah, baik itu di provinsi maupun di kabupaten/kota telah menjadi tantangan utama untuk dapat diselesaikan. Permasalahan utama yang terjadi adalah terjadinya selisih antara realisasi Aset yang dicatat oleh Badan Pengelolaan dengan SKPD selaku pengguna aset. Melalui buku ini penulis mencoba membahas secara detail mengenai pengelolaan aset yang daerah.
Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Manajemen Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah” ini semoga dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.