Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bermasyarakat memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang biasa disebut dengan e-government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. SPBE juga merupakan salah satu upaya pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Penerapan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Tujuan utama dari penulisan buku ini adalah untuk menggambarkan “Potret Pengembangan E-Government : Kasus Best Practice Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia“, dan konsekuensi turunan dari definisi yang selama ini oleh banyak disampaikan oleh pakar dengan latar belakang keilmuan yang berbeda. selain itu, buku ini juga memuat pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep e-government, dimulai dari pendekatan evolusioner, pendekatan definisional dan pendekatan stakeholder. kemudian di akhir buku ini, penulis menyajikan model tahapan dalam melakukan evaluasi e-government dan hibridasi model evaluasi website dari para pakar dan lembaga internasional, serta model evaluasi website yang dilakukan penulis sebagai studi kasus yang akan membagi pengalaman kepada pembaca dalam melakukan evaluasi website pemerintah daerah.
Bagian pertama memuat pendahuluan singkat mengenai Potret Pengembangan E-Government : Kasus Best Practice Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia, dan penjelasan mengenai isi buku secara keseluruhan. bagian kedua membahas mengenai tantangan dan hambatan dalam implementasi e-government. pada bagian ini disampaikan berbagai perdebatan yang terjadi di kalangan akademisi terkait dengan definisi e-government. konsekuensi dari definisi yang berbeda juga disampaikan, Bagian ketiga membahas lebih detail mengenai pendekatan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. hal ini dilakukan terlepas dari kelemahan-kelemahan pendekatan ini sebagaimana disampaikan pada bagian kedua, namun kegunaan pendekatan ini untuk membantu penstudi awal dalam mengidentifikasi tahapan-tahapan dari program e-government diharapkan bisa menambah khazanah pemahaman terkait dengan konsep e-government itu sendiri. Bagian keempat membahasa e-government : prototipe inovasi pelayanan publik, bagian kelima membahas langkah-langkah taktis pengembangan e-government untuk pemerintahan daerah, Bagian keenam membahas, e-government dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, Bagian ketujuh membahas, sistem e-government terintegrasi dan terakhir membahas, kolaborasi dan e-literacy: kunci keberhasilan inovasi e-government pemerintah daerah menyajikan satu studi kasus yang pernah dilakukan oleh penulis. studi kasus ini mendeskripsikan luasnya kajian e-government yang memuat salah satunya adalah kajian mengenai evaluasi website.
Buku Potret Pengembangan E-Government : Kasus Best Practice Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. Buku ini berisi tentang kinerja pelayana public pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya; E- Government service: pengertian, tipe-tipe dan penerapannya di berbagai tempat; factor harapan kinerja sebagai factor pertama yang mempengaruhi pengguna untuk memanfaatkan e-government service itu; factor pengaruh social (social influence) sebagai faktor ketiga; faktor falitasi kondisi (facilitating condition) sebagai factor keempat.