Dalam ilmu hukum dikenal dua jenis hukum, yaitu procedural law dan material law. procedural law atau hukum formal dalam undang-undang perpajakan terdapat tiga dasar hukum. Yang pertama di pajak pusat, yaitu Undang-Undang KUP yang membawahi beberapa undang-undang material. Yang kedua terdapat Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terbagi menjadi dua kewenangan, yaitu kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten. Yang ketiga adalah undang-undang yang mengadili sengketa pajak, yaitu Undang-Undang Pengadilan Pajak.
Dalam pajak, hukumnya spesial, undang-undang KUP, jadi seperangkat aturan yang mengatur bagaimana pejabat pemerintah, direktorat jenderal pajak dan kementerian keuangan, menerbitkan serta melaksanakan aturan yang bersifat eksekutif.
Pada edisi revisi ini memberi gambaran lebih spesifik tentang sejarah hukum pajak, penggolongan dan sistem pemungutan pajak, utang pajak, zakat dan pajak, penafsiran dalam hukum pajak, ketetapan pajak, penagihan pajak, penyelesaian sengketa pajak, pemeriksaan pajak, subjek dan objek pajak serta hak kewajiban wajib pajak maupun fiskus.