Perencanaan Strategik dalam Menyiapkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Profesional dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital 4.0
Januari 6, 2022
A. Junaedi Karso

Metrik

  • Eye Icon 0 kali dilihat
  • Download Icon 0 downloads
Metrics Icon 0 kali dilihat  //  0 downloads
Perencanaan Strategik dalam Menyiapkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Profesional dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital 4.0 Image
Abstrak

E-Government 4.0 merupakan salah satu komponen dari government merupakan salah satu sektor dalam proses governance. E-Gov mengarah pada transformasi produksi, logistik, komunikasi, dan manajemen sumber daya manusia. Pendekatan inovatif perlu menciptakan nilai dari digitalisasi, perangkat pintar yang terhubung, dan membangun cara komunikasi dan kolaborasi Industri 4.0 tentang daya saing dan inovasi di pemerintahan (governance) dalam rangka pelayanan publik dalam menyelenggarakan pemerintahan yaitu melaksanakan proses pembuatan kebijakan (perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik) serta menyelenggarakan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, governance diterjemahkan menjadi tata kelola pemerintahan, yaitu bagaimana para aktor formal maupun informal menggunakan wewenang guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.
Aktor dalam e-Government secara sederhana dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama yaitu sektor publik sebagai penyelenggara pemerintahan yang terdiri dari eksekutif (departemen keuangan, pendidikan, kesehatan dsb), yudikatif dan legislatif pada level nasional, regional dan lokal. Aktor kedua disebut end-user, menurut konsep governance diatas end-user terdiri dari sektor non-pemerintah dan sektor privat yang berinteraksi di lima level governance.
Pemanfaatan E-Gov Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government, yang dimaksud e-government adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju good governance.
Adapun Pengembangan E-Government di Indonesia dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan, yaitu:
1) Level I merupakan tingkat persiapan berupa pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga serta sosialisasi situs web untuk internal dan publik.
2) Level II merupakan tingkat pematangan yang berupa pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif dan pembuatan antarmuka keterhubungan dengan lembaga lain.
3) Level III tingkat pemantapan yang berisi pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.
4) Level IV adalah tingkat pemanfaatan yang berisi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers (G2C) dan Government to Employs (G2E).

Full text
Show more arrow
 
More from this repository
Kebutuhan Dasar Manusia (KDM)
Kebutuhan Dasar Manusia (KDM) Image
🧐  Browse all from this repository

Metrik

  • Eye Icon 0 kali dilihat
  • Download Icon 0 downloads
Metrics Icon 0 kali dilihat  //  0 downloads