Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem permasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas lembaga permasyarakatan terhadap para NAPI. Perdebatan mengenai pro dan kontra moratorium remisi bagi NAPI korupsi terletak pada perdebatan HAM-nya. Pada satu sisi merupakan salah satu hak NAPI untuk mendapatkan masa pengurangan pidana (remisi) seperti yang diatur dalam Pasal 14 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada buku ini akan dijelaskan secara mendalam mengenai remisi narapidana kasus korupsi khususnya dalam sudut pandang HAM.
Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Remisi bagi Narapidana Korupsi di Indonesia” ini semoga dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.