Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Oleh karena itu, Hukum Administrasi Negara adalah peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan tugas-tugas negara, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk mencapai tujuan itu, maka aparatur negara dalam esksitensinya melakukan berbagai upaya dan Langkah. Upaya dan Langkah dimaksud merupakan kajian dalam hukum admnistrasi negara dimaksud.
Buku ini terdiri dari dua belas bab, yakni; Bab Kesatu tentang Pendahuluan yang mengelaborasi tentang, Sejarah Hukum Administrasi Negara, Pengertian Administrasi Negara, Pengertian Hukum Administrasi Negara, Ruang Lingkup Hukum Adminitrasi, Tugas-tugas Pemerintah dalam Negara Hukum Modern, dan Perkembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia; Bab Kedua, Kedudukan, Fungsi, Azas-Azas Obyek dan Subyek Hukum Administrasi Negara yang membahas tentang Kedudukan Hukum Administrasi Negara, Fungsi dan Tujuan Hukum Administrasi Negara, Hubungan Hukum Antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara, Macam-macam Sumber Hukum Administrasi Negara, Obyek dan Subyek Hukum Administrasi Negara;
Bab Ketiga, Bentuk-Bentuk Perbuatan Administrasi Negara yang dielaborasi menjadi, Pengertian Perbuatan Administrasi Negara, Perbuatan Administrasi Negara Merupakan Perwujudan Tugas Pemerintah, Macam-macam Perbuatan Administrasi Negara, Pengertian Ketetapan Administrasi Negara, Macam-macam Ketetapan Administrasi Negara, dan Delegasi Perundang-undangan; Bab Keempat, Pembentukan Ketetapan/Keputusan Tata Usaha Negara, yang mengulas tentang Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, Macam-macam dan Bentuk Keputusan, Syarat-syarat Pembuatan Keputusan, dan Dasar Hukum Keputusan Tata Usaha Negara.
Bab Kelima, Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang mengulas tentang, Asas Kepastian Hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan, Asas Berindak Cermat, Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan, Asas tidak Mencampuradukkan Kewenangan, Asas Permainan yang Layak (Fair Play), Asas Keadilan dan Kewajaran, Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan Yang Wajar, Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal, Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi, Asas Kebijaksanaan, dan Asas Kepentingan Umum. Bab Keenam, Budaya Hukum, yang mengulas tentang Pengertian Budaya Hukum (Legal Culture), Budaya Hukum dalam Masyarakat, Tipe Budaya Hukum (Legal Culture), Kebijakan dan Strategi Pengembangan Budaya Hukum, Kesadaran Hukum dan Penegakan Hukum, Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum.
Bab Ketujuh, Kewenangan Dan Tindakan Hukum Administrasi Negara memngelaborasi tentang arti kewenangan, Kedudukan Hukum Pemerintah, Kewewenangan Pemerintah, Tindakan Pemerintah; Bab Kedelapan, Perlindungan, Penegakan Dan Pertanggung- Jawaban Hukum Dalam Hukum Administrasi Negara, membahas Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum, dan Pertanggungjawaban Pemerintah. Bab Kesembilan tentang Instrumen Pemerintah yang mengelaborasinya ke dalam, Pengertian Instrumen Pemerintahan, Peraturan Perundang-undangan, Ketetapan/Keputusan Tata Usaha Negara, Peraturan Kebijaksanaan, Perizinan, dan Instrumen Hukum Keperdataan.
Bab Kesepuluh, Macam-Macam Produk Keputusan Pemerintah dengan membahas, Konsep Keputusan Pemerintah, Syarat Sahnya Keputusan, Berlaku dan Mengikat Keputusan Pemerintah, Perubahan, Pencabutan, Penundaan, dan Pembatalan Keputusan, Akibat Hukum Keputusan yang Dapat Dibatalkan dan Legalisasi Dokumen. Bab Kesebelas, Peradilan Tata Usaha Negara yang mem ahas tentang Pengertian Tata Usaha Negara, Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan dan Pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara; dan Bab Keduabelas tentang Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, yang mengulas tentang Susunan Pemerintahan Negara Indonesia, Klasifikasi Lembaga Negara dan Lembaga-Lembaga Negara.