Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi tren global dewasa ini, termasuk digitalisasi sektor pemerintahan yang lebih dikenal dengan Electronic Government (E-Government). Pengembangan E-Government oleh suatu institusi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan konektivitas informasi dan layanan secara cepat dan efisien, tidak hanya antar institusi tetapi juga dengan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Seiring dengan penyebaran internet secara global, E-Government secara aktif digunakan di seluruh dunia. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa hampir semua negara telah mengembangkan situs web pemerintah. Transformasi layanan E-Government memiliki banyak manfaat seperti penyediaan layanan hemat biaya, pengurangan biaya administrasi, dan percepatan pengambilan keputusan-keputusan manajerial.

Dalam perkembangannya istilah E-Government berubah menjadi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) seiring terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE memberikan informasi dan layanan, meliputi: Government to Citizen, mencakup interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, serta memberikan kemudahan akses informasi tentang pemerintahan bagi masyarakat; Government to Bussiness, merupakan hubungan antara pemerintah dengan sektor usaha/bisnis, dengan tujuan memudahkan kelompok usaha untuk mengakses informasi dan transaksi sektor bisnis; Government to Government, adalah keterbukaan informasi antar satu pemerintah dengan pemerintah lainnya, serta memudahkan dilakukannya kerja sama antar pemerintahan di berbagai sektor; Governmnet to Employee, merupakan tipe hubungan antara pemerintah dengan pegawai pemerintahan, dengan tujuan peningkatan kinerja serta kesejahteraan PNS dan Government to Non Profit, merupakan tipe relasi antara pemerintah dengan lembaga non profit, dengan tujuan agar lembaga non profit ini dapat terkelola dengan baik, sehingga memudahkan pencapaian tujuan masing-masing.

Terkait dengan itu, maka SAKTI Full Modul yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi bagi Kementerian/Lembaga Pengelola APBN, termasuk Satuan Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali mulai diimplementasikan pada tahun 2022. Dengan diimplementasikan SAKTI ini diyakini kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan bisa mendukung pengelolaan keuangan negara mulai tahap penganggaran, pelaksanaan anggaran, sampai dengan pelaporan keuangan. Hanya saja masih diperlukan peningkatan performa SAKTI seperti pembaharuan fitur aplikasi, mekanisme validasi, peningkatan kapasitas server SAKTI dan peningkatan kompetensi pengelola keuangan melalui pelatihan terpadu.