Sejak proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 Pemerintahan Republik Indonesia mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri Hukum Agraria Kolonial dan segera membentuk Hukum Agraria Nasional. Dalam hukum tanah nasional tersebut memuat asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokok yang disusun dalam bentuk undang-undang, dan merupakan dasar bagi penyusun peraturan-peraturan lainnya. Eksitensi tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan sekaligus memiliki fungsi ganda, yaitu social asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan, dan tanah sebagai capital assed yaitu sebagai faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebahai bahan perniagaan dan obyek spekulasi.
Buku tentang “URGENSI KEPEMILIKAN HAK TANAH TIMBUL DI PATIMBAN DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960” ini semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca.