Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan yang diberikan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri sumber daya yang dimilikinya untuk kepentingan masyarakat. Olehnya itu, pemerintah daerah harus secara optimal memberikan pelayanan yang lebih baik. Dalam upaya mencapainya maka faktor keuangan menjadi penentu keberhasilan dalam pelaksanaannya.
Suatu pengelolaan keuangan daerah dinyatakan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun oleh pemerintah daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ini merupakan gambaran kemampuan keuangan suatu daerah dan hasil pelaksanaannya menjadi ukuran pencapaian kinerja pemerintahan daerah. Untuk mencapai kinerja yang berhasil maka diperlukan penerapan prinsip-prinsip good governance.
Bab yang dibahas dalam buku ini, meliputi:
Bab 1 Konsep Tata Kelola Pemerintahan
Bab 2 Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah
Bab 3 Manajemen Keuangan Daerah
Bab 4 Reformasi Penganggaran Daerah
Bab 5 Perencanaan Daerah dan Anggaran Kinerja
Bab 6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bab 7 Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah
Bab 8 Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Bab 9 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah
Bab 10 Tata Cara Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah
Bab 11 Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah
Bab 12 Audit Investigatif Pengelolaan Keuangan Daerah
Bab 13 Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah