Dalam tataran konseptual formulasi kebijakan tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pemimpin yang mewakili anggota, tetapi juga berisi opini publik (public opinion) dan suara publik (public voice) (Parson, 2014). Di samping itu, perumusan dan implementasi kebijakan merupakan dua eleman yang tidak dapat dipisahkan sekalipun secara konseptual berbeda Dunn (2003). Untuk merumuskan sebuah kebijakan anggaran perlu perencanaan yang baik, sebab anggaran adalah suatu rencana yang disusun sistematis, meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu Munandar (1997;1). Agar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selesai tepat waktu maka dibutuhkan kearifan lokal dalam berinteraksi dan berkomunikasi antar aktor perumus kebijakan anggaran.
Buku ini berisi hal-hal fundamental tentang internalisasi budaya Sipakatau, Sipakalebbi dan Sipakainge (3S) untuk formulasi kebijakan anggaran, antara lain konsep formulasi kebijakan publik, aktor dalam proses perumusan kebijakan, interaksi DPRD dan pemerintah daerah dalam proses pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD, faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan APBD dan budaya sipakatau, sipakalebbi dan sipakainge dalam proses pembahasan KUA-PPAS dan pembahasan RAPBD.